Lewati ke konten
Hot News

247 Kepala Sekolah di Indragiri Hulu Terkendala Penyerahan SK, KPK INDEPENDEN Dorong Transparansi dan Kepastian Administrasi.

KPK INDEPENDEN APRESIASI LANGKAH PEMKAB BENGKALIS PERCEPAT PENGEBORAN MIGAS, DESAK TRANSPARANSI BAGI HASIL UNTUK DAERAH PENGHASIL

PEMADAMAN LISTRIK BERGILIR DI RIAU: KPK INDEPENDEN DESAK PLN TRANSPARAN DAN BERIKAN KEPASTIAN KOMPENSASI BAGI MASYARAKAT SERTA DUNIA USAHA

PEMADAMAN LISTRIK BERGILIR DI RIAU, MULYA DF TANJUNG DESAK PLN TRANSPARAN DAN PERJELAS KOMPENSASI BAGI MASYARAKAT

KPK INDEPENDEN APRESIASI LANGKAH KEJATI RIAU DALAM PENGUSUTAN DUGAAN KORUPSI DANA PI 10 PERSEN PT SPRH

KPK INDEPENDEN SOROTI TEKANAN FISKAL BENGKALIS: DBH MIGAS DIPROYEKSIKAN TURUN 80,61 PERSEN, APBD 2027 HARUS TRANSPARAN DAN BERPIHAK PADA RAKYAT

  • Beranda
  • Berita
  • Tentang Kami
  • Struktur
  • Galeri
  • Kontak
Menu
  • Beranda
  • Berita
  • Tentang Kami
  • Struktur
  • Galeri
  • Kontak
Selasa, Oktober 27, 2026

KPKINDEPENDENRIAU

  • EDUKASI
  • KPK INDEPENDEN
  • PROVINSI RIAU
  • PUBLIKASI
  • SOSIAL

KONTROL SOSIAL BERBASIS BUKTI: MEKANISME PENGAWASAN ANGGARAN NEGARA DAN PELAPORAN DUGAAN KORUPSI KEPADA BARESKRIM MABES POLRI

Oleh: Tim Kajian Kebijakan Publik dan AntikorupsiKategori: Publikasi Ilmiah, Edukasi Publik, dan Pengawasan Kebijakan Pendahuluan: Masyarakat sebagai Mitra Pengawasan Penyelenggaraan Negara Pengelolaa...

KPKINDEPENDENRIAU
26 Oktober 2026
Read More
  • EDUKASI
  • KPK INDEPENDEN
  • PROVINSI RIAU
  • PUBLIKASI
  • SOSIAL

DARI KONTROL SOSIAL MENUJU PENEGAKAN HUKUM: PANDUAN LENGKAP PENGAWASAN ANGGARAN NEGARA DAN PELAPORAN DUGAAN KORUPSI KEPADA KEJAKSAAN RI

Oleh: Tim Kajian Kebijakan Publik dan AntikorupsiKategori: Publikasi Ilmiah, Edukasi Publik, dan Pengawasan Kebijakan Pendahuluan: Pengawasan Publik sebagai Pilar Akuntabilitas Negara Pengelolaan angg...

KPKINDEPENDENRIAU
26 Oktober 2026
Read More
  • EDUKASI
  • KPK INDEPENDEN
  • PROVINSI RIAU
  • PUBLIKASI
  • SOSIAL

TERTIB ADMINISTRASI, KUATKAN LEGITIMASI SOSIAL

Mengapa Ormas, LSM, Yayasan, dan Lembaga Sosial Perlu Menata Legalitas, Melapor Keberadaan, serta Membangun Koordinasi dengan Pemerintah Daerah? Kategori: Publikasi Ilmiah, Edukasi Hukum, dan Himbauan...

KPKINDEPENDENRIAU
26 Oktober 2026
Read More
  • EDUKASI
  • KPK INDEPENDEN
  • PROVINSI RIAU
  • PUBLIKASI
  • SOSIAL

TRANSPARANSI ANGGARAN DAN KEMANDIRIAN LEMBAGA SOSIAL

Mengupas Aturan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri tentang Sumber Dana, Tata Kelola Keuangan, serta Biaya Operasional Ormas, LSM, Yayasan, dan Lembaga Sosia...

KPKINDEPENDENRIAU
26 Oktober 2026
Read More
  • EDUKASI
  • KPK INDEPENDEN
  • PROVINSI RIAU
  • PUBLIKASI
  • SOSIAL

MENGAPA ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LSM, LEMBAGA SOSIAL, DAN PERKUMPULAN PERLU TERCATAT DI KESBANGPOL? INI PENJELASAN HUKUM, PELAYANAN, DAN CARA MEMBANGUN KEMITRAAN.

MEDIA CENTER KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN) DPW PROVINSI RIAU I. Pendahuluan Organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga sosial, dan perkumpulan memiliki...

KPKINDEPENDENRIAU
26 Oktober 2026
Read More
  • EDUKASI
  • KPK INDEPENDEN
  • PROVINSI RIAU
  • PUBLIKASI
  • SOSIAL

KESBANGPOL: MEMAHAMI TUGAS POKOK DAN FUNGSI, PELAYANAN PUBLIK, PENDAFTARAN ORGANISASI, SERTA MEKANISME KEMITRAAN DENGAN PEMERINTAH.

MEDIA CENTER KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN) DPW PROVINSI RIAU I. Pendahuluan Keberadaan organisasi kemasyarakatan merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia....

KPKINDEPENDENRIAU
26 Oktober 2026
Read More
  • EDUKASI
  • KPK INDEPENDEN
  • PROVINSI RIAU
  • PUBLIKASI
  • SOSIAL

MENGENAL KESBANGPOL: LATAR BELAKANG, SEJARAH, DASAR HUKUM, TUGAS, DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.

MEDIA CENTER KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN) DPW PROVINSI RIAU I. Pendahuluan Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, stabilitas nasional, persatuan bangsa, kehidupan dem...

KPKINDEPENDENRIAU
26 Oktober 2026
Read More
12
Copyright © 2026 | Powered by Majalah Berita X